Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina, dalam foto bersama saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Provinsi Bali, Senin (14/4/2025). Foto: Prima/vel

PARLEMENTARIA, Bali - Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina, menyoroti terkait dugaan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang dokter spesialis anestesi di salah satu rumah sakit besar di Jawa Barat beberapa waktu lalu. Arzeti juga menilai kasus ini sangat memprihatinkan dan menodai kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Hal ini disampaikan Arzeti saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Provinsi Bali, Senin (14/4/2025).

“Orang tua dalam kondisi sakit tentu membutuhkan perawatan dan pengobatan yang terbaik dari dokter. Ketika kondisi pasien kritis, keluarga pasti memilih rumah sakit yang pelayanannya sudah terbukti, baik dari sisi dokter, pengobatan, dan lainnya,” ujar Arzeti kepada Parlementaria.

Politisi Fraksi PKB ini menyayangkan jika situasi genting seperti itu justru dimanfaatkan oleh oknum tenaga medis untuk melakukan tindakan keji. Menurutnya, tidak semestinya istilah "oknum" digunakan secara sembarangan karena setiap tenaga medis yang bekerja di rumah sakit telah melalui proses panjang dan seleksi ketat.

“Terlebih ini adalah dokter spesialis anestesi. Tidak semua dokter memiliki keahlian tersebut. Mereka punya wewenang khusus dalam menangani obat-obatan, bahkan memegang akses kunci ruang anestesi,” jelas Legislastor dari Dapil Jatim I ini.

Karena itu, ia pun menekankan pentingnya pengawasan ketat dari pihak rumah sakit untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.

Menurutnya, rumah sakit besar seharusnya memiliki sistem pengawasan yang baik dan bertanggung jawab atas segala aktivitas tenaga medis di dalamnya.

“Ini sangat mengganggu masyarakat. Saat keluarga berharap pada dokter untuk menyembuhkan, justru malah menambah beban psikologis. Harus ada regulasi yang diperkuat dari sisi kesehatan, rumah sakit, hingga pendidikan dokter,” tegasnya.

Arzeti mendesak pemerintah segera memperketat proses seleksi dan pengawasan terhadap dokter spesialis, termasuk tes kejiwaan dan etika profesi sebelum mereka diberikan tanggung jawab besar. “Kita berharap ada efek jera. Tes-tes dan proses seleksi harus diperketat lagi sebelum mereka menjalani profesi spesialis yang sangat sensitif ini,” tutup Arzeti. (pdt/rdn)